Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan lokasi parkir kendaraan roda dua antara pria dan wanita terpisah bukan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Dadang menjelaskan hal tersebut merupakan kebijakan pengelola parkir yang sudah cukup lama diterapkan untuk memudahkan perempuan ketika memarkir kendaraannya.
"Tidak ada Perda (peraturan daerah) yang mengatur. Itu hanya (kebijakan) pengelola parkir," kata Dadang kepada , pada Selasa (9/7).
Menurut Dadang parkir terpisah di sejumlah tempat di Kota Depok sudah mulai jamak, mulai dari gedung pemerintahan, sampai dengan pusat perbelanjaan.
Parkir terpisah untuk pengendara wanita dan pria biasa ditemui di pusat perbelanjaan di Jakarta, khusus wanita biasanya ada penunjuk 'ladies parking'.
Biasanya parkir khusus perempuan lokasinya tidak terlalu jauh dari pintu masuk gedung, atau tempatnya dibuat tidak 'menyulitkan' pengemudi wanita. Dalam hal ini kaum hawa akan lebih mudah dalam proses parkir atau saat mengeluarkan kendaraannya.
Meski sudah punya lokasi parkir sendiri, dalam penerapannya perempuan kerap parkir di titik manapun. Alasannya area parkir khusus perempuan sangat terbatas.
Menurut Dadang parkir khusus perempuan juga merupakan implementasi dari program 'Pengarusutamaan Gender' yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Jadi sejak 2004, program itu sudah ada. Salah satunya dalam program itu ada di antaranya penyediaan parkir untuk perempuan, tidak hanya di gedung. Tapi juga di mol gitu," ucap Dadang.
Lebih lanjut Dadang membantah bahwa penerapan lokasi parkir antara pria dan wanita sebagai upaya membuat Depok menjadi 'kota syariah'.
"Itu kan memudahkan perempuan, kepedulian pemerintah dan dunia usaha kepada perempuan. Itu juga bukan sesuatu yang baru. Jadi bukan mendikotomi atau dihubungkan dengan perda syariah," tutup Dadang.
Post a Comment